Tribunnews.com, Jakarta — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak henti-hentinya mengkritik penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) oleh PT Jakarta International Expo. Ia bahkan telah mengetahui kekurangan penyelenggaraan PRJ oleh PT JIExpo sejak lama.

"Memang dari dulu, isunya selalu begitu. Tapi, kalau kita mau ngomong jujur, JIExpo memang ada kurang ajarnya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Basuki mengatakan, Pemprov DKI harus mempersiapkan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk membayar sewa ruangan di arena PRJ. Pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu, Basuki mengancam PT JIExpo. Apabila PT JIExpo tidak memberikan ruangan secara gratis untuk Pemprov DKI, Pemprov DKI tak akan mengikuti pagelaran ini kembali. Ruang yang diberikan kepada Pemprov DKI itu disalurkan ke berbagai usaha kecil dan menengah (UKM) binaan Pemprov DKI.

"Seluruh dinas saya larang untuk ikut. Namanya juga Jakarta Fair, ya berarti Anda (penyelenggara) yang harus bayar kita, bukan kita yang bayar mereka," kata Basuki.

Mendengar itu, Komisaris Utama PT JIExpo, Murdaya Poo, sepakat untuk membebaskan biaya sewa ruangan bagi Pemprov DKI tahun ini. Untuk tahun-tahun selanjutnya, Murdaya Poo masih akan mempertimbangkannya kembali. Hal itu dikarenakan areal PRJ Kemayoran dikuasai oleh keluarga Murdaya Poo.

Ketika Basuki masih menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia sempat mempermasalahkan lahan tersebut, yang ternyata milik Sekretariat Negara. Ia pun mempertanyakan, bagaimana bisa akhirnya area PRJ menjadi milik suami Hartati Murdaya Poo dan keluarganya.

"Mereka menganggap kalau mereka menang lelang dan (lahan) jadi kepemilikan mereka. Hal itu sudah kita persoalkan di Komisi II. Masalahnya terlalu banyak kalau mau diributkan," kata Basuki.