TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan dirinya tidak menyetujui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai kompensasi dari rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Soal kebijakan BLSM itu kebijakan pusat, yang pasti saya tidak setuju," ujar Basuki di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Sabtu (15/6/2013).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat lebih berkonsentrasi pada jaminan bagi warga miskin yang sifatnya permanen, seperti yang dilakukan Pemprov DKI terhadap warganya melalui program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Basuki juga mengatakan dirinya setuju apabila pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi yang rencananya akan dinaikkan sebesar Rp2.500 per liternya. Menurutnya, warga miskin tidak membutuhkan BBM.

"Tapi kalau kenaikan BBM saya setuju, harus ada jaminan sembako tidak naik, pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha," tutur pria yang akrab disapa Ahok ini.