Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

1 Juli, Tarif Progresif KRL Mulai Diberlakukan

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akan memberikan tarif bersubsidi bagi pengguna jasa angkutan umum

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in 1 Juli, Tarif Progresif KRL Mulai Diberlakukan
TRIBUNNEWS.COM/HENDRA GUNAWAN
Stasiun KRL Tanjung Barat 

Laporan wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akan memberikan tarif bersubsidi bagi pengguna jasa angkutan umum kereta api listrik (KRL) pada tanggal 1 Juli 2013 mendatang. Tarif murah itu diberikan dari subsidi pemerintah pusat melalui PSO (Public Service Obligation).

Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT KCJ, Tri Handoyo kepada wartawan di kantornya, Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2013).

"Akan dimulai 1 Juni 2013 mendatang. Dana PSO kali ini juga untuk subsidi KRL sekitar Rp286 miliar. Itu untuk KRL ekonomi dan AC. Kalau KRL AC PSO sekitar Rp200 miliar," kata Tri Handoyo.

Tri Handoyo menjelaskan bahwa KCJ akan memberikan subsidi harga tiket KRL ekonomi AC Jabodetabek (Commuter Line) mulai 1 Juli 2013. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dihapuskannya KRL ekonomi non AC Jabodetabek.

"Menurut perhitungan kita berikan subsidi (Public Service Obligation) sebesar Rp 4.000 kepada penumpang KRL AC ekonomi sehingga masyarakat maksimal hanya membeli tiket seharga Rp 5.000 seperti dari Jakarta ke Bogor tarifnya itu Rp 9.000 jadi masyarakat cukup membayar Rp 5.000," katanya.

Kemudian, Tri Handoyo menambahkan bahwa tarif yang akan dikenakan itu tarif progresif atau tarif berbasis jarak. Tarif itu dihitung dari 5 stasiun pertama yaitu stasiun keberangkatan penumpang dikenakan tarif Rp 2.000. Kemudian, untuk selanjutnya, tarif dihitung per 3 stasiun dengan tarif sebesar Rp 5.000. "Jadi tarif berdasarkan jumlah stasiun yang dilewati," katanya.

Berita Rekomendasi

Menurut Tri Handoyo Subsidi atau Public Service Obligation (PSO) nantinya akan diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek bukan melalui mekanisme hanya golongan masyarakat tertentu.

"Kami tidak ingin terlalu segmented karena ini dana subsidi dari pemerintah," katanya.

Sumber: Warta Kota
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas