TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga berharap agar PT Adhi Karya selaku pimpinan konsorsium perusahaan BUMN untuk segera membangun proyek Monorel milik BUMN.

"Saya dorong untuk cepat tahun ini juga (dikerjakan)," ujar Joko Widodo dalam jumpa pers terkait peresmian proyek Monorel green line dan blue line di silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2013).

Namun, Joko Widodo menyadari masih ada kesulitan untuk membangun proyek yang akan menghubungkan transportasi antarprovinsi tersebut, salah satunya perlu menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terlebih dahulu.

"Tapi ini juga ada Perpres Antarprovinsi. Mungkin lebih rumit," ucap pria yang sapaan akrabnya Jokowi ini.

Meski demikian, Jokowi berharap apabila dikerjakan bersama-sama, maka persoalan dapat diselesaikan dengan baik. "Tahun ini saya mau, karena tanpa pembebasan tanah," kata Jokowi.

Sementara, Dirut PT Adhi Karya Kiswo Darmawan mengungkapkan posisi Perpres tersebut kini berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk ditindaklanjuti sebelum ke Presiden.

"Pembangunan monorel ini butuh Pepres karena melibatkan dua wilayah dan harus tender, sifatnya juga Public Private Partnership," tutur Kiswo.

Kiswo meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan biaya retribusi pada trase yang akan dilalui jalur Monorel milik BUMN. Sebab, pihaknya berencana membangun fisik awal di jalur Jagorawi-Cawang apabila Perpres sudah turun.

"Bangun di stasiun Cawang dan ada jalur kami di Kuningan, biasanya ada retribusi. Kami harap itu tidak dibebankan Pemprov ke kami, karena berpengaruh pada tarif," kata Kiswo.

Kemudian, Kiswo juga berharap kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memberikan dukungan dalam Perpres tersebut demi kepentingan rakyat.

"Kalau memang mengutamakan kepentingan rakyat, Jokowi harusnya mendukung pepres itu nantinya, karena harus ada restu dari Pemprov DKI Jakarta, termasuk tidak membebankan retribusi pengunaan lahan," tutur Kiswo.