TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melantik 415 camat dan lurah hasil lelang jabatan, Kamis (27/6/2013) kemarin.

Namun, langkah tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan. Anggota Komisi A DPRD DKI William Yani mengatakan, pelantikan camat dan lurah hasil lelang jabatan ternyata masih ada yang belum sesuai harapan masyarakat.

"Misalnya, ada beberapa camat dan lurah yang diperkirakan akan diganti karena kurang dekat dengan masyarakat, justru malah tetap menjabat. Begitu juga sebaliknya," ujar Yani dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat (28/6/2013).

Kemudian, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, seleksi jabatan hanya menitikberatkan pada tingkat golongan dan jabatan. Sementara, uji kompetensi dan kualifikasi hanya menjadi faktor pendukung.

"Keterlibatan masyarakat dalam uji publik yang selama ini didengung-dengungkan, ternyata belum maksimal. Sehingga, diharapkan ada evaluasi per tiga bulan kepada para camat dan lurah," tuturnya.

"Ini untuk mengetahui apakah sistem lelang jabatan tersebut memang lebih menghasilkan pejabat yang berbobot atau justru sebaliknya," tambahnya.

Sementara, Nio Soeprapto, tokoh masyarakat Jakarta Selatan, mengapreasiasi program lelang jabatan ala Jokowi.

"Program gubernur sudah sangat bagus. Namun, sistem yang baik tidak akan berjalan, kalau tidak ada pengawasan yang maksimal," paparnya.

Sehingga, beber Nio, yang juga harus dibenahi Jokowi adalah Inspektorat sebagai lembaga pengawas di internal Pemprov DKI.

"Inspektorat harus diisi orang-orang yang kredibel, yang akan mengawasi kinerja camat dan lurah secara objektif. Karena, selama ini Inspektorat justru malah lembek dan terkesan melindungi atau menutup-nutupi kinerja para pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI," katanya. (*)