Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta hanya mengincar honor melalui pembentukan panitia khusus (pansus). Saat ini DPRD DKI telah membentuk pansus untuk mass rapid transit(MRT) dan segera membentuk pansus monorel.

"Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Mantan anggota DPR Komisi II ini mengatakan, sah-sah saja bila DPRD membentuk pansus. Namun, ia mengingatkan agar program yang dipantau dapat berjalan lancar dan pansus itu memang untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, honor yang diterima anggota pansus sebanding dengan realisasi kerja mereka untuk program tersebut.

"Pansus terus saja mereka kalau kerjanya bagus. Kalau memang itu kerjanya DPRD yang suka membentuk pansus, ya bagus dong," kata Basuki.

Ketua Pansus MRT, Triwisaksana, menyebutkan, pansus itu berguna untuk mengingatkan Pemprov DKI agar tak salah mengambil langkah dalam menjalankan proyek MRT. Dalam rapat yang digelar hari ini, pansus MRT mempermasalahkan payung hukum ruang bawah tanah, penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta, dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa sepengetahuan DPRD.

Sementara itu, pansus monorel bakal dibentuk sebagai upaya pemberian jaminan kepada warga Jakarta agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pansus monorel ini akan menyoroti tiga hal utama, antara lain legalitas, pembiayaan, dan operasional.

Dari aspek legalitas, Sani menilai hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur hijau (green line) dan biru (blue line) yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail.

"Nah, kalau jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya (Bekasi-Cawang), belum dimasukkan ke dalam RTRW," kata Triwisaksana.

Sementara itu, dari aspek pembiayaan, DPRD merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh swasta. Proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI.

Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri. "Padahal, negara kita sekarang sedang dalam kondisi krisis finansial. Kenapa masih pilih produk China? Pakai produk dalam negeri saja supaya ada income, pajak masuk dan membuka lapangan pekerjaan baru. Adhi Karya saja memakai produk dalam negeri," kata Sani.

Ia mengatakan, DPRD DKI telah berulang kali mengundang PT Jakarta Monorail untuk meminta keterangan mengenai pembahasan ketiga aspek tersebut. Namun, hingga saat ini, perusahaan tersebut tidak pernah memenuhi panggilan dewan.