TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Aksi untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) memertanyakan keaslian gelar insinyur yang disandang Andhika, calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

"Kami datang ke KPUD untuk memertanyakan gelar yang dipakai Andhika saat Pemilu 2009, karena dia memakai gelar insinyur," kata Presidium KAMERAD Haris Pertama, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (31/7/2013).

KAMERAD, lanjutnya, meminta KPUD DKI objektif untuk kembali memeriksa seluruh berkas daftar calon, termasuk Andhika. Haris mengatakan, dalam aksinya ia diterima Ketua KPUD Sumarno.

"Ketua KPUD berjanji mengecek kembali berkas-berkas itu. Soal data Andhika, sehabis Lebaran akan diserahkan kepada KAMERAD," ujar Haris.

Pada pendaftaran Pemilu 2014, Haris mengatakan gelar insinyur Andhika tidak diikutsertakan, dan hanya menggunakan ijazah SMA.

"Kenapa dia berubah? Padahal, SK Kementerian Dalam Negeri saat dilantik, Andhika tercatat sebagai insinyur," ungkap Haris.

"Secara etika, ketika orang sudah mencantumkan gelar dari awal, maka gelar tersebut tidak akan lepas, apalagi untuk mendaftar sebagai pejabat publik," paparnya.

Soal gelar, kata Haris, juga telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Andhika mengklaim telah menjadi insinyur, harusnya dia konsisten dengan gelarnya. Kami curiga gelar dia ilegal. Kami akan menyelidiki dan mencari bukti-bukti soal gelar Andhika," tuturnya.

Haris juga meminta DPD Partai Gerindra DKI dan DPP, untuk mengevaluasi pencalonan Andhika, termasuk dalam keanggotaannya sebagai anggota DPRD saat ini.

"Partai Gerindra harus mengecek, apakah benar  Andhika seorang insinyur, atau hanya akal-akalan, biar terlihat gagah dan keren, Sepertinya, dengan gelar insinyur, Andhika  merasa lebih pintar, lebih berkualifikasi, atau lebih kompeten daripada rekan kerjanya yang gelarnya lebih rendah atau tak punya," beber Haris. (*)