TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski telah diresmikan, pembangunan Taman Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, belum 100 persen rampung.

Pembangunan area taman dilakukan secara bertahap, dan diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

Besarnya dana yang dibutuhkan, membuat Pemprov DKI menggandeng pihak swasta lewat bantuan dana corporate social responsibility (CSR).

"Kami jamin penggunaan dana CSR untuk pembangunan sangat transparan, dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (20/8/2013).

Menurutnya, penataan Waduk Pluit sudah dimulai dengan membangun taman di sekitar bantaran yang dulu berdiri ratusan rumah ilegal.

"Untuk pembuatan taman Waduk Pluit, kami tawarkan ke si A atau B," ujarnya, seperti dikutip Tribunnews.com dari Beritajakarta.com.

Basuki mengakui, pembangunan taman Waduk Pluit diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. Namun, anggarant tidak diambil dari APBD DKI 2013, melainkan menggunakan dana bantuan CSR dari berbagai perusahaan swasta di ibu kota.

"Kami akan umumkan, lalu mereka bantu. Nanti di sana tertulis nama perusahaan mereka. Ada yang nyumbang Rp 2 miliar dan ada yang Rp 3 miliar. Sampai miliaran Rupiah, tergantung tanamannya. Kami tidak mau tahu soal itu, yang penting tamannya jadi," tuutr Basuki.

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, jelasnya, bakal mencarikan dana bantuan CSR untuk pembangunan taman Waduk Pluit. Ia pun menjamin manajemen PT Jakpro tidak akan curang mengelola dana bantuan CSR.

Pemprov DKI juga akan melanjutkan pengerukan, untuk menambah daya tampung waduk usai pembuatan taman.

"Kami anggarkan Rp 30 miliar untuk pengerukan. Nantinya, Waduk Pluit menjadi sumber air baku ke rumah susun dan pengolahan air limbah. Tapi, ini masih tender juga. Modelnya kayak gitulah," ungkapnya. (*)