TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta memberi batas waktu kepada 68 keluarga yang berada di sisi barat dan utara Waduk Pluit, yakni RT 019 RW 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, agar membongkar sendiri bangunan hingga Rabu (21/8).

Koordinator Normalisasi Waduk Pluit Heryanto, Selasa (20/8), menyebutkan, 20 keluarga telah mengosongkan rumah dan pindah ke beberapa rumah susun di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sisanya, sebanyak 48 keluarga, masih bertahan.

"Mereka diharapkan pindah sukarela secara bertahap. Hari ini ada empat keluarga," ujarnya.

Surat perintah penghentian pembangunan, kata Heryanto, telah dilayangkan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta pada Senin dan pemilik bangunan diberi waktu untuk membongkar sendiri bangunan selama tiga hari. Jika tidak dibongkar, petugas akan membongkarnya pada Kamis.

Sejak pertengahan April 2013, pengosongan bangunan di sisi utara ini berulang kali ditolak warga. Pada 23 April, ratusan orang bahkan mendatangi Pos Polisi Subsektor Pluit Timur di Jalan Pluit Timur dan menutup akses menuju rumah pompa Waduk Pluit karena menduga aparat akan membongkar hunian mereka.

Para penghuni area waduk itu menuntut biaya ganti rugi bangunan dan meminta direlokasi. Sebagian warga setuju pindah jika rusun sudah tersedia. Akan tetapi, tidak sedikit yang menolak tawaran tersebut.

Menurut Heryanto, pembongkaran sebenarnya dijadwalkan pada Juli 2013. Namun, warga meminta pengunduran waktu karena ibadah puasa, Idul Fitri, dan peringatan Kemerdekaan RI. Pengosongan akhirnya dilaksanakan pekan ini.

Seperti sisi barat, sisi utara Waduk Pluit pun akan dibangun jalan inspeksi, akses ke rumah pompa, dan taman hutan kota. Pelaksananya PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Direktur Utama PT Jakpro Budi Karya Sumadi sebelumnya menyebutkan, kawasan waduk seluas 10 hektar itu akan ditanami 1.000 pohon. Pinggiran waduk akan ditata menjadi hutan kota dan ruang publik. Sekitar 4 hektare di antaranya juga akan dibangun instalasi pengolah limbah cair dan pengolah air laut menjadi air bersih. Anggarannya diperkirakan Rp 18 miliar.

Kalangan swasta terlibat dalam penataan kawasan itu. Menurut Budi, beberapa instansi pemerintah dan swasta menyumbang pohon atau sarana lain sesuai rancangan.

Ada lebih dari 12 jenis pohon. Semuanya khas pesisir, seperti pohon anggur laut, kalpataru/keben, trembesi, ficus daun kecil, dan jati. "Banyak pihak ikut andil," kata Budi.(MKN/Kompas)