TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kontroversi perubahan nama Jalan Medan Merdeka Barat menjadi nama jalan Soeharto sebaiknya diambil alih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya berharap SBY mengambil alih hal kontroversi ini, “ ujar AM. Fatwa dalam dialog kenegaraan ‘Usulan Pergantian Nama Jalan Merdeka di Monas’ bersama sejarahwan Asvi Warman Adam dan budayawan Ridwan Saidi di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (11/9/2013).

Senator dari DKI Jakarta itu mengatakan kendati Soeharto di masa kepemimpinannya telah berbuat catatan merah dalam perjalanan bangsa Indonesia sehingga menimbulkan pemberontakan PRRI dan Permesta, tapi Soeharto juga telah diberi amnesti oleh pemerintah.

Diakui Fatwa semula usulan nama jalan Soekarno dan Hatta untuk pengganti Jalan Merdeka Utara dan Selatan. Tapi bersama Permadi yang tergabung dalam panitia 17, Fatwa mengaku juga mengusulkan adanya Soeharto dan Ali Sadikin untuk mengganti nama Medan Merdeka Barat dan Timur.

Asvi Warman Adam mengakui polemik pergantian nama jalan Merdeka yang menimbulkan banyak hujatan dan caci maki terjadi ketika muncul nama Soeharto. Menurutnya selama masih ada kontroversi keras, sebaiknya nama Soeharto dibatalkan menjadi nama jalan dan pahlawan nasional.

“Saya mendukung penggunaan nama Soekarno dan Hatta untuk Merdeka Utara dan Selatan dalam rangka rehabilitasi. Tapi kalau nama Soeharto tidak disetujui, “ ujarnya.

Ditambahkan Asvi, kalau jalan-jalan protokol dan strategis di DKI Jakarta sudah banyak “direbut” oleh kalangan Militer pada masa lalu, maka diharapkan ada penamaan jalan di jalan-jalan yang belum menggunakan nama dari kalangan militer/TNI.

“Saya harap ada penamaan jalan-jalan kepada tokoh-tokoh nasional. Masih ada jalan yang bisa diambil untuk menjaga keutuhan bangsa seperti Safrudin Prawiranegara, M. Natsir, Ignatius Joseph (IJ) Kasimo (Partai Katolik), Johannes Leimena (Jong Ambon) dan Putu Hena, “ ujarnya.

Ridwan Saidi mengatakan Jalan Medan Merdeka harus dipertahankan, tidak boleh diacak-acak oleh luar Jakarta.

"Kalau berani mengubah, siap-siap berhadapan dengan spiritualisme warga Jakarta. Ini soal menghormati peradaban kami,“ ujar Ridwan.(js)