nyambung. Air juga katanya lebih susah diperoleh di sana (rusun)," kata Wasdi (50). Warga lainnya, Khoiri (36), berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mau mendengar kesulitan warga di tempat baru.

Warga memilih membongkar sendiri huniannya untuk memanfaatkan material bangunan. "Daripada dirobohkan alat berat, barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan ikut hancur. Lebih baik kami bongkar, kumpulkan, dan bawa ke tempat baru," ucap Hadi (55).

Bertahap

Wakil Lurah Pluit Depika Romadi S menambahkan, pengosongan lahan ditempuh bertahap sesuai kesiapan rusun. "Kami dapat info dari Dinas Perumahan DKI Jakarta, ada 120 unit rusun yang siap menampung warga pindahan," ujarnya.

Pengosongan Kampung Taman Burung dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, aparat menyasar 113 bangunan yang dihuni lebih dari 150 keluarga. Menurut Depika, sebagian penghuni adalah pengontrak rumah atau kamar kos. Namun, rusun hanya diprioritaskan bagi pemilik bangunan.

Beberapa warga mengaku tidak berhak mempertahankan lahan dan siap pindah ke rusun. Namun, beberapa penghuni menuntut ganti rugi bangunan. Mereka bahkan baru 1-2 tahun membeli lahan berukuran 18-30 meter persegi seharga belasan juta rupiah di kawasan itu.

Mereka mendatangi petugas dan membicarakan ganti rugi. Namun, Depika menyatakan, pemerintah hanya menyediakan rusun untuk tempat relokasi, bantuan tenaga, dan sarana transportasi untuk pindah. "Pemerintah tidak memberikan ganti rugi lahan atau bangunan," ujarnya.

Koordinator Normalisasi Waduk Pluit Heryanto menyatakan lebih tenang jika para penghuni membongkar sendiri bangunannya ketimbang petugas yang membongkar dengan alat berat. Kehadiran alat berat di tempat itu membuat warga trauma.

"Kesannya, aparat itu kejam, tidak berperikemanusiaan. Kalau yang membongkar pemilik sendiri, kan, beda. Kalau dibutuhkan, kami siap membantu," ucap Heryanto. Seperti sisi Waduk Pluit yang telah dikosongkan sebelumnya, lahan milik negara yang dihuni warga di Kampung Taman Burung akan dibangun menjadi jalan inspeksi, hutan, dan taman kota. Pemerintah, melalui PT Jakarta Propertindo, juga membangun instalasi pengolahan air limbah dan air bersih di sekitar Waduk Pluit.

Sekitar 20 hektar dari total 80 hektar luas Waduk Pluit diokupasi warga. Saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari 2013, Waduk Pluit diperkirakan dihuni 15.000 keluarga, mayoritas di sisi timur waduk. (WIN/MKN/NEL/NDY)