TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terungkapnya beberapa pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang terjerat kasus korupsi, dinilai menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi-Ahok.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan good governance yang dijanjikan Jokowi dalam mengatasi kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI belum terlihat nyata saat ini.

"Hanya ada lelang jabatan, sidak-sidak. Kemampuan dia mengatasi korupsi belum terlihat nyata. Salah satu contohnya, kelurahan ada yang kena. Memberantas korupsi tak semudah itu," kata Iberamsjah kepada Tribunnews.com, Rabu (24/10/2013).

"Harus kritis dalam menilai. Korupsi makin jadi beban pemerintahan Jokowi-Ahok," tambahnya.

Menurutnya memberantas korupsi di lingkungan Pemprov DKI tak bisa hanya sebatas blusukan dan transparansi. Namun juga ketegasan jika ada pejabat yang tersangkut kasus korupsi, seperti langsung diberhentikan dari jabatannya.

Mengenai satu tahun pemerintahan Jokowi-Ahok, Iberamsjah menegaskan tak bisa memberikan pujian sebelum masalah klasik di Jakarta seperti banjir dan macet terselesaikan.

"Saya termasuk orang yang dibenci pendukung Jokowi. Saya tidak mau memuji-muji Jokowi, sebelum bisa selesaikan banjir dan macet," tuturnya.

Sedangkan mengenai elektabilitas Jokowi sebagai calon Presiden, Iberamsjah mengatakan masyarakat saat ini sulit untuk tidak berbeda dan mengikuti tren.

"Masyarakat ini susah, yang sedang ngetrend saja. Orang kelihatan merah, merah semua. Kalau biru, biru semua. Susah memang," ujarnya.