Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk menyebutkan bahwa kinerja pelayanan rumah sakit yang menerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih belum maksimal.

Dari hasil pemeriksaan, pihaknya mengaku menemukan beberapa rumah sakit masih belum memberikan pelayanan kepada pasien sesuai standar.

"Di bidang pelayanan masyarakat, masih banyak rumah sakit yang belum memberikan pelayanan sesuai standar. Untuk pasien KJS di kelas tiga, di sini dokter dan perawat masih memberikan mutu yang rendah dalam pelayanannya," kata Blucer di Gedung BPK DKI, Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (4/11/2013).

Blucer menemukan ada rumah sakit yang tidak memberikan informasi yang benar mengenai ketersediaan ruang rawat inap untuk pasien kelas tiga.

"Mereka selalu bilang, ruang kelas tiga penuh, padahal masih ada, dokter pun memberikan obat yang tidak generik agar pasien membayar lebih untuk obat tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut Blucer mengatakan, pihaknya akan memeriksa anggaran KJS dalam tahun anggaran 2013. Audit akan dilakukan BPK pada tahun 2014 mendatang, hal ini lantaran karena program ini baru intensif dilakukan pada tahun anggaran 2013.

"Audit anggaran KJS baru dimulai tahun 2014, karena penerapan program ini baru dimulai pada tahun 2013," kata Blucer.

Menurutnya, audit yang akan dilakukan BPK dalam bentuk general audit yakni melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari pelaksanaan program KJS. Dari general audit tersebut akan dilihat realisasi anggaran yang terserap dari total jumlah anggarannya.

"Kita lihat secara umum dulu. Nanti baru kita bisa mendapatkan indikasi-indikasi tertentu yang dapat kita kembangkan apakah perlu adanya evaluasi kinerja pelaksanaan program KJS," ujarnya.

Blucer menegaskan, audit program KJS dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di Jakarta.