TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sangat penting melakukan reformasi birokrasi dalam rangka pemberantasan korupsi di lembaga negara.

"Saya setuju sekali harus dimulai dari rekrutmen di birokrasi yang baik, yang terbuka. Senang tidak senang itu berdasarkan proses yang benar terbuka seperti lelang jabatan," ujar Joko Widodo atau Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Selain lelang jabatan, mantan Wali Kota Solo ini mengatakan perlu membangun sistem baru yang memperkecil celah praktik korupsi dan suap. Salah satunya dengan menerapkan sistem online dan dapat diakses oleh publik dalam rangka pengawasan.

"Bangun sistemnya sistem yang memmaksa dan harus diikuti birokasi, seperti yang kami lakukan sistem online sistem pajak hotel, restoran, tempat hiburan parkir, itu bangun sistem," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi mengungkapkan hal yang terpenting yaitu perlunya melakukan manajemen kontrol dengan turun ke birokrasi paling bawah secara intensif.

"Terakhir tinggal mana kontrol yang harus diperkuat, ini harus di cek, baik data, di lapangan. Setiap hari itu yang saya lakukan dilapangan. Tadi pagi saya cek ke kelurahan, kantor perijinan. itu tidak mungkin setaun sekali, harus harian mingguan," kata Jokowi.