TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo yang banyak diunggulkan sebagai capres dinilai belum mempunyai kompetensi di bidang transportasi perhubungan darat. Padahal salah satu cara praktis untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di Jakarta selama tiga bulan terakhir ini bisa ditempuh dengan memangkas mobil-mobil lama.

Kemudian mengatur kuota penjualan mobil-mobil baru dengan menghitung terlebih dahulu berapa maksimal jumlah mobil supaya tidak terjadi kemacetan yang bisa dipakai sesuai kapastitas jalan yang ada di Jakarta.

Hal ini menurut Direktur Eksekutif The President Center Drs Didied Mahaswara Msi, sangat penting untuk menentukan mulai kapan mobil lama tidak boleh melintas di jalanan yang macet dan berapa jumlah mobil baru yang boleh dijual oleh produsen ke masyarakat sehingga akan diketahui setiap awal tahun berapa jumlah mobil baru yang bisa dijual.

‘’Itu tentang penanganan kemacetan yang tidak tuntas, sedangkan menangani para tukang parkir liar saja tidak maksimal padahal kalau dikelola secara professional bisa menambah income Pemda,’’ kata Didied di Gedung DPR Senayan, Jumat pagi (13/12/13).

Menurut Didied, Jokowi bisa menginstruksikan ke masing-masing walikota untuk mencari solusi terbaik, misalnya para tukang parkir liar yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu bisa diajak kerja sama dengan diberi seragam parkir dan menentukan pembagian persentase 50 persen untuk Pemda dan sisanya untuk pengelola atau ditertibkan dan distop sama sekali diganti dengan parker resmi.

Belum lagi tentang kompetensi keuangan, anggaran dan perpajakan, Jokowi sampai saat ini belum bisa membuat system online terhadap pajak-pajak restoran yang memungut 10 persen ke para konsumen apakah benar-benar disetor ke Pemda atau dinikmati sendiri, sementara masih banyak restoran yang tidak memungut pajak tersebut, padahal bila dikelola maka pemasukan APBD bisa meningkat tajam.