TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) membela warga Taman Burung, Pluit, Jakarta Utara.

Sebab menurutnya, sebelum melakukan penggusuran Pemprov DKI juga telah menawarkan warga setempat pindah ke rumah susun (rusun). Namun, niat baik itu justru diabaikan.

"Silakan Komnas HAM membela warga," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI, Senin (16/12/2013).

Ia mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan tawaran kepada warga Taman Burung untuk direlokasi ke rumah susun (rusun) sejak setahun silam. "Itu kita sudah sampaikan setahun supaya Anda kosongkan dan sediakan rusun," katanya.

Namun, lanjut Basuki, warga tetap membandel dan menolak direlokasi ke rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI. Bahkan, warga bersandiwara dengan secara sengaja memasang para ibu dan anak saat petugas menggelar penertiban di lapangan.

"Kasihan anak-anak dan ibu-ibu. Sudah tahu mau dibongkar, masih kasih anak-anak dan ibu-ibu di sana. Ya kalau begitu caranya, nanti kita rampok bank bawa anak-anak dan ibu-ibu saja. Kalau ditangkap kasihan dong," tuturnya.

Padahal, tegas Basuki, penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI disertai solusi dengan penyediaan rusun bagi warga yang terkena bongkaran.

"Yang tidak mau kita bersihkan kan sebelah kanan, karena rusun belum cukup dan jumlah mereka besar. Rusun maunya mereka di Muara Baru juga, ini lagi dibangun yang baru. Kalau itu sudah jadi, yang di rumah pompa juga akan kami bongkar," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komnas HAM berencana melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap warga Taman Burung, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang menjadi korban penggusuran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita akan ajukan ini untuk direkomendasikan ke Presiden. Karena negara fungsinya melindungi warga negara," kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, di lokasi penggusuran. (bj/pro)