TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pencabutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti yang diutarakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan alasan tertentu.

"Pertama, akan mendorong warga untuk masuk ke transportasi massal atau umum. Kalau untuk DKI itu bila diberlakukan akan mendorong warga masuk ke transportasi massal," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2013).

Selain itu, Jokowi menjelaskan alasan lain yakni agar negara tidak teralu terbeban dengan subsidi BBM. Sebab, dengan dicabut, tentu mengurangi subsidi negara kepada pengguna.

Apabila rencana tersebut dimuluskan Pemerintah Pusat sebagai pengambil kebijakan, tentu akan merugikan beberapa pihak yang mencari nafkah yang menggunakan BBM bersubsidi seperti tukang ojeg dan nelayan.

Menanggapi hal itu, mantan Walikota Solo ini mengatakan masih ada cara lain untuk memperhatikan mereka yang masih membutuhkan BBM bersubsidi dengan mengatur siapa yang berhak menggunakan dan siapa yang tidak berhak.

"Itu kan hanya masalah sistem lapangannya aja yang dibangun. Siapa yang diberi, siapa yang tidak diberi. Saya kira itu untuk yang bermobil. Tapi itu bukan kewenangan saya, bukan wilayah saya. Tidak ada urusan saya dengan itu. Apa urusan saya dengan itu?" kata Jokowi.