TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Aully Grashinta, menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan aspirasi warga Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus, yang menolak terminal ditutup sepenuhnya.

"Justru dengan menyediakan tempat untuk bus-bus (AKAP) tetap bisa menaikkan dan menurunkan penumpang, itu bisa membantu masyarakat," katanya dalam dialog DTKJ bersama warga terminal Lebak Bulus, di terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2014).

Warga terminal yang terminal yang terdiri dari karyawan Perusahaan Otobus (PO) dan pedagang terminal berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan bus-bus AKAP untuk tetap melintas di terminal itu pascadibangunnya terminal Mass Rapid Transit (MRT).

Kata Aully jika usulan warga dapat diakomodir pemerintah, maka masyarakat yang tinggal disekitar terminal Lebak Bulus tidak harus berpindah ke terminal Kampung Rambutan dan Terminal Pulogading di Jakarta Timur maupun terminal Kalideres di Jakarta Barat.

"Ini akan memperkuat MRT, warga Bintaro misalnya kalau mau ke Jawa Timur masih bisa melalui terminal Lebak Bulus," ujarnya.

Suryadi, karyawan PO Luragung Jaya yang ikut pertemuan itu mengatakan ide Aully itu sudah sempat dipaparkan oleh pemerintah pada sosialisasi pertama pembangunan terminal MRT. Namun demikian pada sosialisasi kedua dan ketiga opsi memberikan kesempatan bus untuk tetap melintas dihilangkan.

Sejak dua tahun lalu pemerintah telah memberitahukan soal rencana pembangunan terminal MRT. Rencananya pada 7 Januari kemarin, terminal AKAP sudah ditutup. Namun penolakan warga terminal membuat Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo bergeming, dan memutuskan penundaan penertiban.

"Saya setuju dengan pendapat mbak Aully, saya angkat topi. Saya berharap bapak-bapak dan mbak ini bisa membantu kami, bisa mendengarkan jeritan hati kami," tuturnya.