TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Ibu kota bergulir lagi. Setelah tertunda beberapa saat, megaproyek bernilai triliunan rupiah ini telah memulai pembangunan infrastruktur pendukung pembangunan MRT.

Proyek pembangunan MRT bersinggungan dengan infrastruktur yang telah ada di ibu kota. Salah satunya terminal Lebak Bulus, Jakarta selatan, yang rencananya akan menjadi stasiun dan depo MRT.

Terkait rencana tersebut, pemprov DKI Jakarta akan menutup dan membongkar terminal Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Lebak Bulus mulai tanggal 7 Januari 2014 pukul 00.00.

Keputusan penutupan terminal Lebak Bulus disambut unjuk rasa awak bus dan karyawan. Mereka menuntut gubernur Joko Widodo memberi solusi pekerjaan kepada mereka.

Mengingat, selain karyawan dan awak bus, para pedagang di sekitar terminal Lebak Bulus juga menjadi pihak yang dirugikan atas penutupan terminal Lebak Bulus.

Akibat unjuk rasa dan tuntutan yang mengalir deras, akhirnya pemprov DKI Jakarta menganulir keputusannya dan menyatakan menunda penutupan terminal Lebak Bulus hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini dibuat setelah sebelumnya beberapa perwakilan sopir dan pegawai terminal bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta.

Aktivis eksponen 98, Ulung Rusman, mengapresiasi langkah Gubernur Joko Widodo yang tidak terburu-buru dalam menyikapi persoalan yang timbul. “Alasan di balik penundaan ini karena banyak warga masyarakat yang belum siap, serta sosialisasi yang  belum sampai ke masyarakat,” ujar Ulung.

Pria yang juga seorang pengusaha ini sangat mendukung pembangunan MRT demi transportasi ibukota yang layak dan nyaman. Ketika ditanya komentarnya mengenai penundaan penutupan terminal Lebak Bulus, wakil sekjen Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) ini menyatakan,

"Mereka itu kan memerlukan persiapan kalau nanti Lebak Bulus di tutup, langkah Pak Jokowi saya rasa tepat, penundaan memberikan nafas bagi mereka untuk menyiapkan diri sebelum pindah, karena pembangunan MRT adalah wajib," kata Ulung di Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Ulung manambahkan, untuk mewujudkan transportasi di ibukota yang beradab, maju, dan nyaman bukan hanya tugas pemerintah.

"Peran serta masyarakat mutlak diperlukan untuk mendukung pembenahan transportasi publik seperti yang dicita-citakan,” tandas pria yang pernah menjadi Koordinator Nasional Juru Bicara Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEMI) saat demonstrasi 98 ini.