Jokowi: Ada Interupsi Itu Biasa

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, adanya interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI pengesahan Rancangan APBD tahun 2014 sudah biasa terjadi.

"Dalam demokrasi itu biasa," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi usai rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2014).

Jokowi mengatakan, meski ada interupsi, namun yang terpenting adalah hasil akhir dari rapat tersebut, bahwa Rancangan APBD 2014 dengan nominal anggaran sebesar Rp72 triliun telah disetujui oleh Dewan.

"Ini kan nanti tinggal diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Setelah ditandatangani, baru bisa dikerjakan," ucap mantan Walikota Solo ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang digelar hari ini, Rabu (22/1/2014) diwarnai interupsi dari seorang anggota Komisi B DPRD DKI, Ridho Kamaludin.

"Yang saya pertanyakan jadi catatan di dalam rapat Paripurna soal penambahan," ujar Ridho dalam Rapat Paripurna yang digelar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ridho mempertanyakan adanya penambahan anggaran dari Rp 69 Triliun menjadi Rp 72 Triliun dalam APBD tahun 2014. Menurutnya, tidak dijelaskan penambahan sebesar Rp 2,5 Triliun dari mana.

"Rp 2,5 Triliun apakah itu Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) atau itu dari alokasi tambahan subsidi. Coba dijelaskan, kami kan dewan memutuskan dengan catatan itu tidak enak," kata Ridho dari Fraksi PPP.

Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan menjelaskan, bahwa penambahan tersebut bukanlah dari Silpa.

"Silpa 7 triliun, 2,5 triliun hanya sekitar 100 miliar. Rp 2,4 triliun dari dana perubahan bagi hasil pajak. Jelas-jelas pada kerangka 2014 sudah dibagikan seluruh peserta rapat sampai kemarin. Ini sudah selesaikan rapat badan anggaran dan rapat pimpinan gabungan. Sudah disetujui Mendagri," kata Ferriyal.