TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah-masalah perkotaan yang ada di Jakarta dianggap sudah terlalu kompleks. Dibutuhkan kerja keras dari seluruh pihak terkait termasuk warga Jakarta sendiri untuk menurai masalah-masalah tersebut.

Kemacetan, tata kota yang semrawut, dan penduduk yang terlalu padat hanyalah segelintir permasalahan yang lazim ditemui di Jakarta. Akibatnya, perbincangan mengenai pemindahan ibukota dari Jakarta kembali mengemuka.

Sebagian kalangan menyarankan agar ibukota dipindah dari Jakarta. Provinsi yang berstatus daerah khusus ini dianggap sudah tidak mumpuni meyandang predikat sebagai ibukota negara. Menurut mantan anggota DPD RI periode 2002 – 2006 Hamdhani, Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki beban yang lebihbanyak dibanding kota lainnya.

“Sejak dari zaman kolonial, wilayah Jakarta sudah menjadi pusat segala kegiatan masyarakat. Maka wajar saja Jakarta jika selalu menjadi daerah tujuan untuk mencari penghidupan,” ujarnya.

Wacana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya saat ini menjadi pembicaraan yang hangat, bahkan ketua DPR RI Marzuki Alie juga menyampaikan pandangannya mengenai wacana ini.

“Usulan pemindahan ibukota harus dilihat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Yang dipindah dari Jakarta adalah fungsinya sebagai kota pemerintahan,” ujar mantan Wakil Ketua Bidang ESDM Kadin Pusat ini.

Hamdhani menjelaskan bahwa rencana Palangkaraya yang akan menjadi ibukota alternatif pengganti Jakarta sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an.

”Dilihat dari letaknya, kota Palangkaraya lebih strategis dibandingkan Jakarta,” ujarnya.

Hamdhani menambahkan, dengan menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota, diharapkan pembangunan di wilayah timur Indonesia mengalami percepatan. Untuk pengawasan menjadi tidak terlalu sulit karena jaraknya yang tidak sulit dijangkau.

“Saat ini kota Palangkaraya sudah ideal untuk menjadi kota pemerintahan. Seluruh infrastruktur dan sarana pendukung telah siap,”kata Hamdhani.

Ia juga mengingatkan, memindahkan ibukota membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Politisi dari Kalimantan Tengah ini meminta pemerintah agar cermat dan hati-hati dalam merealisasikan wacana ini.

“Bagaimana pun juga roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Jika ibukota benar-benar dipindah harus ada rencana-rencana dan kebijakan yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu selama proses pemindahan tersebut,” tutup Anggota Kadin Pusat ini.