Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan transportasi massa berbasis rel tunggal atau monorel dinilai negatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta lantaran mandek dan tidak jelas proses pembangunannya.

"Dia (monorel) tidak seperti MRT, jelas dan kelihatan progresnya," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin di Jakarta, Sabtu (8/2/2014).

Padahal, Selamat Nurdin mengatakan, pihaknya dari Komisi B telah berulang kali memanggil pihak PT Jakarta Monorail selaku pengelola proyek monorel untuk dimintai penjelasan mengapa selama ini proyek tersebut tidak kunjung dilaksanakan.

"Dewan sudah panggil dua kali tahun lalu tapi tidak pernah hadir. kita minta penjelasan secara gamblang aspek ekonomi belum dibuka. Sejauh mana tarifnya, lalu sejauh mana itu bisa mengcover investasinya. Cukup atau kurang," ucap Selamat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Selamat juga mengkritisi sikap dari PT Jakarta Monorail yang mengacuhkan panggilan Dewan tersebut. Ia menganggap PT Jakarta Monorail murni pihak swasta sehingga tidak perlu berhubungan langsung dengan DPRD.

"Jadi mereka hubungannya langsung dengan Gubernur. Pas pelaksanaannya dimulai, kan ada perubahan, perubahan investor itu harus dibuka ke masyarakat. Padahal senang atau tidak, mereka kan pakai asetnya masyarakat. Warga kalau tanya, DPRD mau jawab apa," kata Selamat.

Sejak dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang menandai dimulainya proyek pembangunan monorel pada tanggal 16 Oktober 2013 lalu, hingga kini lokasi groundbreaking di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan tersebut tidak ada satupun aktivitas pekerjaan.

Alasan dari mandeknya proyek tersebut dijelaskan oleh Sub Kontraktor proyek, PT Waskita Karya TBK. Direktur Waskita Karya, M Choliq menjelaskan pihaknya masih menunggu desain atau rancangan proyek monorel dari kontraktor asal China.