Status Darurat Banjir yang Menggantung Berdampak Negatif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Asraf Ali mengatakan status darurat banjir yang kini belum jelas justru mempengaruhi iklim investasi di Jakarta.

"Kalau terus dalam keadaan darurat, itu berimbas pada investasi, siapa juga yang mau taruh saham di kota yang terus darurat?" ujar Asraf Ali saat dihubungi, Sabtu (8/2/2014).

Selain itu, Asraf juga menilai selama ini Pemprov DKI hanya bergantung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk masalah status darurat banjir. Sebab, DKI sendiri telah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki tupoksi yang sama.

Selanjutnya, Asraf mengatakan, seharusnya BNPB tidak hanya mulai bergerak ketika status telah masuk tahap darurat banjir.

"BNPB dibentuk bukan dalam bentuk bencana, setiap hari juga harus bekerja. Sebagai wakil rakyat, saya ikut prihatin kalau dibuat darurat terus. Apa ini dikaitkan dengan anggaran? Secara luas pandangnya, secara komprehensif," kata Asraf.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPNB melalui Kepala Pusat Data Informasi dan Humas, Sutopo Purwonugroho mengatakan pola banjir Jakarta pada periode 2014 ini berbeda dengan banjir Januari 2013 yang lalu.

Dengan kondisi demikian, pihaknya merencanakan akan menggelar rapat evaluasi dan penentuan tindak lanjut status siaga darurat banjir bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada hari Senin 10 Februari 2014.