TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan swakelola dalam pengangkutan sampah di ibukota mendapat respon dari Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Prya Ramadhani.

Politisi yang juga besan dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie itu mengharapkan Pemprov DKI mengkaji kembali rencana tersebut.

"Sebaiknya, Pemprov mengkaji kembali rencana tersebut. Jangan sampai kondisinya malah tidak seperti yang dibayangkan dari sebelumnya," ujar Prya dalam keterangannya, Senin (10/2/2014).

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar DKI ini mengungkapkan jika rencana tersebut tetap dipaksakan, membuat pihak Dinas Kebersihan maupun Suku Dinas (sudin) Kebersihan yang ada di lima wilayah DKI malah sibuk mengurusi masalah perawatan atau Bahan Bakar Minyak (BBM) dari truk-truk pengangkut sampah.

"Jangan sampai Dinas kebersihan harus ngurusin BBM, perawatan truk dan lain-lain," paparnya.

Untuk itu, Prya menyarankan agar Pemprov DKI bertindak selaku regulator dalam pengangkutan masalah sampah. "Jika memang saat ini dirasakan pengangkutan sampah belum maksimal, Pemprov DKI bisa menerapkan sanksi tegas dengan memblack list pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam pengangkutan sampah," cetusnya.

Terkait gagalnya anggaran pengadaan 200 truk sampah di APBD DKI 2014, menurutnya hal tersebut tidak bisa dialihkan untuk anggaran lain. "Misalnya untuk anggaran penyewaan truk sampah," tandasnya.