Jokowi: Harus Ada yang Tanggung Jawab Soal Komponen Bus Rusak
Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan adanya komponen bus Transjakarta dan BKTB yang rusak
Editor: Gusti Sawabi
Tribunnews.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya komponen busTransjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru yang mengalami kerusakan. Namun, dia menegaskan bakal bakal mencopot Kepala Dinas DKI Jakarta Udar Pristono jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut.
"Mesti ada yang bertanggung jawab. Ya, sudah jelas (Kadishub DK Jakarta)," ujarnya di Balaikota, Senin (10/2/2014).
Senin pagi tadi, Jokowi mengaku telah mengutus beberapa orang dari Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan bus itu. Mulai dari Dishub DKI hingga tim penerimaan barang.
"Hari ini sudah saya perintahkan untuk ngecek. Saya juga akan cek ke sana. Tanyakan saja hasilnya ke Inspektorat," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 5 bus transjakarta dan 10 BKTB dari 90 bus baru yang baru dioperasikan mengalami kerusakan di sejumlah komponennya. Bus Transjakarta articulated nomor kendaraan B 7146 IX dan Nomor seri bus AK5205 misalnya. Kondisi kendaraan, sejumlah komponen diserang karat, yakni engine mounting, velg roda, pulley mesin, tabung oli power steering, kompresor AC, saluran penghisap udara, turbo sensor, tabung saluran pembuangan.
Kerusakan lainnya yakni tombol pembuka tangga darurat kendur, tutup pelincung valve CNG rusak, pipa radiator berjamur, CCTV tak menyala, LCD rusak dan pintu belakang kiri tak dapat menutup normal.
Direktur Utama PT Sun Abadi, Indra Krisna selaku pihak ATPM mengatakan, kerusakan yang terjadi di beberapa komponen bus, terjadi ketika proses pengapalan. Pada saat terapung di lautan dengan cuaca badai itulah, proses korosi komponen bus-bus, terjadi.
"Harusnya proses pengapalan bus hanya setengah bulan menjadi satu setengah bulan. Cuaca memang tak bisa disalahkan," ujarnya.
Indra juga menegaskan bahwa segala barang kiriman yang rusak akibat proses pengapalan bukan tanggung jawabnya, melainkan pihak pelayaran. Menurutnya, pihak pelayaran sudah menyatakan kesediaannya mengganti komponen yang rusak tersebut.
