TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi B Bidang Transportasi DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, sulit memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengadakan 3.000 bus sedang dan 1.000 transjakarta. Menurut dia, jumlah anggaran yang diusulkan dan tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan Jokowi tersebut.

"Gubernur (Jokowi) cuma bicara target 3.000 dan 1.000 bus. Tapi, kalau melihat anggaran yang ada, kenyataannya ya tidak bisa," kata Selamat, Senin (10/2/2014) di Jakarta.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, anggaran yang tersedia untuk pengadaan ribuan transjakarta sekitar Rp 2 triliun, sementara untuk ribuan bus sedang sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu tidak hanya dipergunakan untuk membeli bus, tetapi juga membayar bus-bus yang datang pada akhir tahun 2013.

Sebanyak 346 bus sedang untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) dan 310 transjakarta didatangkan pada akhir tahun lalu. Selamat mengatakan, bus itu dibeli menggunakan anggaran yang telah disahkan pada APBD 2014, yakni sekitar Rp 566 miliar.

Jadi, apabila harga satu bus sedang Rp 800 juta dan satu transjakarta gandeng senilai Rp 4 miliar, maka anggaran sekitar Rp 3,8 triliun itu tidak cukup untuk mengadakan 3.000 bus sedang dan 1.000 transjakarta. Masih ada kekurangan sebesar Rp 566 miliar untuk pengadaan bus pada akhir tahun lalu.

"Jadi, ada baiknya Gubernur jangan bicara kuantitas dulu, tapi lihat anggaran yang disediakan. Dewan sama sekali tidak mengubah kebijakan Gubernur, loh," kata Selamat.

Dalam Rancangan APBD DKI 2014, anggaran yang diusulkan mengadakan ribuan bus sedang mencapai Rp 1,6 triliun. Adapun untuk pengadaan transjakarta, anggaran yang diusulkan mencapai Rp 3 triliun. Menurut Selamat, target itu tidak akan tercapai, meskipun kini Pemprov DKI Jakarta menggunakan e-purchasing dan e-catalogue dalam pembelian bus.

Selamat menyebutkan, agar anggaran terserap, Pemerintah Provinsi DKI harus dapat mengetahui terlebih dahulu harga yang terdapat di dalam e-catalogue. Kini anggaran bus dalam katalog digital itu belum keluar.

Selamat mengatakan, jangan sampai bus yang sudah dibeli banyak menjadi sia-sia. Pemprov DKI Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar gas, depo sebagai tempat parkir bus, dan manajemen operasional bus yang dipenuhi, seperti pengemudi dan sebagainya. Bus yang sekian lama terbengkalai itu akan menjadi karatan dan tidak bisa dipakai.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus dapat memberi kekuatan penuh kepada Unit Pelaksana Transjakarta (UP Transjakarta) selaku pengelola BKTB dan transjakarta. Terlebih lagi, UP Transjakarta kini telah menjadi badan usaha milik daerah dengan nama PT Transjakarta.

Selamat menyebutkan, Pemprov DKI harus segera merancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) serta merancang penyertaan modal pemerintah (PMP) yang tidak dianggarkan dalam APBD 2014. Dengan segala kekurangan tersebut, PT Transjakarta belum bisa bekerja secara optimal. "Harus ada tim fokus sebagai pengawal program transjakarta sampai berubah menjadi PT," kata Selamat.