TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Waduk Jatigede sampai saat ini masih mengalami hambatan dalam pembangunan. Pasalnya pembebasan lahan belum selesai akibat 7000 kepala keluarga masih berada di wilayah pembangunan waduk.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohammad Hasan menjelaskan ada sekitar 5800 kepala keluarga yang harus diberikan ganti rugi karena dipindahkan. Selain itu masih ada 1800 kepala keluarga yang di wilayah tersebut yang masih memiliki hak tanah dan rumah.

"Pembangunan tidak dilakukan sebelum masalah sosial dituntaskan," ujar Hasan di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2014).

Hasan menjelaskan untuk pembangunan fisik, waduk Jatigede sudah mencapai 91 persen. Progres pembangunan menurut Hasan sudah sangat cepat dari yang diharapkan.

"Pembangunan waduk sudah berjalan bahkan lebih cepat daripada jadwal," ujar Hasan.

Selain itu, menara sutet milik PLN yang berada di wilayah tersebut juga sudah dipindahkan. Hal yang menjadi masalah pemerintah pusat membangun waduk Jatigede masih ada di penduduk setempat.

"Yang paling pelik adalah masalah penduduk," tegas Hasan.

Kementerian Pekerjaan Umum semula merencanakan pengisian waduk yang mampu menampung lebih dari 1 miliar kubik air tersebut pada bulan September atau Oktober tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan sejalan dengan progres fisik waduk tersebut sebenarnya memungkinkan untuk digenangi sesuai target. Namun, sampai saat ini permasalahan sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat terselesaikan hingga kini.