TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Hussein Alaydrus mengkritisi sikap PT Jakarta Monorail selaku penyelenggara proyek monorel yang enggan menemui Dewan.

"Kalau diundang datang, jangan mentang mentang dekat dengan Jokowi terus bisa seenaknya menolak tanpa alasan yang jelas," ujar Hussein, Jumat (21/2/2014).

Sebab, menurut Hussein, PT Jakarta Monorail tidak bisa begitu saja mengabaikan DPRD DKI yang merupakan bagian dari Pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta.

"PT JM ini paham organisatoris tidak? Terlalu bodoh, jika dia bilang, bekerjasama dengan DKI hanya dengan pemprov saja, tapi tidak dengan DPRD, itu melecehkan namanya," kata Hussein.

Tidak hanya Hussein, Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin juga pernah menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil PT Jakarta Monorail sebanyak dua kali. Namun hal itu tidak diindahkan oleh PT Jakarta Monorail.

"Dewan sudah panggil dua kali tahun lalu tapi tidak pernah hadir. kita minta penjelasan secara gamblang aspek ekonomi belum dibuka. Sejauh mana tarifnya, lalu sejauh mana itu bisa mengcover investasinya. Cukup atau kurang," ucap Selamat.