Laporan wartawan Warta Kota, Budi Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan alat sadap di rumah Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi, bukanlah akibat dari lalainya tugas penjagaan dan pengawalan yang dilakukan tugas kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, menerangkan polisi melakukan pengawalan kepada Jokowi saat dalam urusan kedinasan sebagai Gubernur DKI saja.

Sementara untuk penjagaan rumah Gubernur Jokowi, kata Rikwanto, sepenuhnya dilakukan oleh tim internal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, penemuan alat sadap di rumah itu, menurutnya, berada di luar kewenangan tugas polisi.

 "Pengamanan polisi hanya untuk urusan kedinasan Gubernur saja, bukan diluar itu," katanya di Mapolda Metro, Jumat (21/2/2014).

Menurutnya sejak Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI, dua anggota polisi dari Satuan Brimob Polda Metro bertugas melakukan pengamanan dan pengawalan setiap hari secara bergantian. Hal ini juga dilakukan pada Wakli Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Polisi yang ditugaskan melakukan pengamanan hanya dalam kegiatan kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. "Dua pengawal bergantian untuk kegiatan kedinasan Gubernur," ujarnya.

Sementara untuk urusan diluar kedinasan, polisi tidak melakukan pengawalan dan pengamanan karena diambil alih tim internal Pemprov DKI.
Walaupun begitu, kata Rikwanto, polisi siap melakukan penyelidikan atas temuan tiga alat sadap di rumah Jokowi, jika pihak Gubernur DKI atau Pemprov DKI melakukan pelaporan.

"Sampai saat ini belum ada pelaporan ke polisi," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan adanya temuan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur Jokowi.
Alat sadap bertransmitter itu masing-masing berada ruang makan, ruang tamu, dan ruang tidur.

Sementara Jokowi sendiri mengaku sudah mengetahui soal alat sadap di rumahnya itu sejak Desember 2013. Namun ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.