Tarif Belum Sepakat, Kelangsungan Proyek Monorel Mandek
Soal tarif, Jokowi menjelaskan bahwa Pemprov DKI tidak bisa menentukan berapa besaran tarif
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Pemprov DKI dengan PT. Jakarta Monorail selama dua jam di Balai Kota, Jakarta pada hari ini, Rabu (5/3/2013) ternyata masih mengalami kebuntuan, diantaranya masalah tarif.
"Kami ini ingin tarif yang masuk logika saja. Jangan sampai tarif itu dibesar-besarkan atau malah dikecilkan. Yang rasional lah," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini setelah melakukan pertemuan.
Soal tarif, Jokowi menjelaskan bahwa Pemprov DKI tidak bisa menentukan berapa besaran tarif yang harus dibebankan kepada masyarakat. Sebab, proyek monorel ini merupakan proyek yang sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta.
Mantan Walikota Solo ini meminta kepada PT Jakarta Monorail agar menetapkan tarif dengan prinsip kehati-hatian, sehingga nantinya monorel tidak merugi. Jika sudah menemukan angka yang rasional, Jokowi janji akan menyetujuinya.
"Kami ini kan sangat hati-hati. Kami ingin tahu hitugannya seperti apa. Kalau tidak rasional, saya tidak mau menandatanganinya (perjanjian kerja sama)," kata Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Deputi Gubernur DKI Bidang Lingkungan hidup dan Tata Ruang, Sarwo Handayani, Deputi Gubernur DKI bidang Transportasi, Soetanto Suhodo dan Kepala Badan perencanaan dan pembangunan Daerah DKI, Andi Baso.
Sementara, pihak dari PT Jakarta Monorail diwakili oleh Presiden Direktur PT Jakarta Monorail, John Aryananda, Direktur PT Jakarta Monorail, Sukmawati Syukur beserta staf PT Jakarta Monorail.
