TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai besaran uang jaminan yang disanggupi PT Jakarta Monorail (JM) sebesar 1,5 persen dari nilai pembangunan tidak sesuai.

Pasalnya, PT JM sebagai perusahaan yang tidak bonafide dan belum memiliki rekam jejak usaha yang bagus. Bahkan pernah mangkrak dan gagal mendapat investor.

"Makanya kita harus lihat, Bappenas kan bilang kalau perusahaan perusahaan nggak bonafide, jaminannya harus 5 persen. Kalau aku lihat sih PT JM gak bonafide. Soalnya kemaren sempat gak jalan," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Pria yang biasa disapa Ahok ini mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih sangat berbaik hati dengan memberikan kepercayaan sekali lagi kepada PT JM. Pasalnya PT JM sudah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan asing seperti Singapore Mass Rapid Transit (SMRT) dan China Communications Construction Company (CCCC).

Ahok berharap PT JM bukan hanya kerjasama di atas kertas, namun bisa menyelesaikan proyek monorel. "Dia (PT JM) kan sudah ngajak yang lain. Bisa aja dia bonafide. Kalau mereka bonafide baru boleh satu persen biaya jaminannya, kalau meragukan ya lima persen," tegas Ahok.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempermudah syarat bagi PT JM untuk mendapatkan perjanjian kerja sama (PKS). Dimana jaminan yang awalnya harus diberikan oleh PT JM sebesar lima persen kepada Pemprov DKI Jakarta, diturunkan hingga 1,5 persen. (Ahmad Sabran)