TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi B (bidang Transportasi) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin menegaskan moda transportasi Monorel yang dibangun PT JM memang tidak layak. Ia justru mempertanyakan kenapa baru sekarang semua orang meributkan PT JM, padahal sudah di resmikan Gubernur DKI Joko Widodo.

"Kenapa sekarang baru ngomongin bussines plan, ngomongin jaminan, kan sudah Ground Breaking, mungkin Gubernur terpaksa ngelanjutin, dia terlanjur malu sama warga DKI karena sudah Ground Breaking," ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Menurut Ketua PKS DKI Jakarta ini, moda monorel sudah bisa dipastikan akan bangkrut karena nilai investasinya terlalu besar, mencapai belasan triliun. Sementara potensi penumpangnya tidak besar. "Jangan sampai nanti membebani APBD, diambil alih pemerintah, buang-buang APBD, ini yang kita ingatkan dari dulu ke Pemprov DKI. Namun tetap saja dilanjutkan. Apalagi PT JM itu luar biasa sombongnya, diundang DPRD saja tidak mau datang," ujarnya.

Ia mengingatkan Gubernur Joko Widodo jangan terburu-buru dan seolah menginginkan semacam monumen warisan, yakni moda monorel yang dibangun di masa pemerintahannya. "Harus dipikirkan ke depannya, di masa depan menjadi monumen mangkrak ya buat apa? Jangan buru-buru mengejar legacy, tapi tidak berguna nantinya. Lalu katanya belajar dari kasus Busway dari Cina, Pemprov kapok, tapi Monorel dari Cina didiamkan saja," jelas Nurdin.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin. Menurutnya, di beberapa negara, moda monorel juga tutup dan tidak bisa melanjutkan usahanya. "Mau dapat untung darimana kalau tidak ada penumpang?, masang iklan saja kalau tidak ada penumpangnya ya siapa yang melihat?," ujar Boy di ruangannya.

Ditegaskan Boy, lain halnya jika kawasan yang dilintasi monorel adalah rute gemuk yang akan dinaikki banyak orang. Bahkan, kata dia, Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta pernah mengeluarkan data bahwa penumpang monorel hanya puluhan ribu orang. "Buntutnya pasti disubsidi tiketnya, akhirnya membebani pemerintah, juga membebani masyarakat," ujar Boy. (Ahmad Sabran)