TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap aneh pengambilalihan PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) ternyata disertai dengan denda.

"Kalau PAM yang ambil kena denda Rp 4,5 triliun. Lucu kan? Jadi ada perjanjian lama yang konyol, masa PAM kalau mau ambil alih mesti bayar Rp 4,5 triliun?" ujar Basuki atau akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Ahok mengatakan, perjanjian dengan pihak swasta dinilainya akan merugikan pihak Pemprov DKI. Hal itu disebabkan kontrak yang telah disepakati tidak bisa diputus secara sepihak. Jika terjadi maka salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Ahok mengungkapkan rencana akuisisi tersebut akan dilakukan oleh dua BUMD yang tidak bergerak di bidang pengelolaan air melainkan BUMD yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan bidang properti, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, banyak keuntungan apabila saham milik swasta dapat diakuisisi oleh Pemprov DKI.

"Kalau direktur macam-macam bisa kita pecat. Lebih mudah pecat direktur daripada pecat PNS," kata Ahok.

PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo akan mengakuisisi saham Palyja dari kepemilikan Astratel dan Suez Environment. PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel.