Laporan Wartawan Warta Kota, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, menilai Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti hanya pada kelas pejabat rendah.

"Tidak mungkin kasus korupsi dengan APBD sampai Rp 1 triliun lebih hanya dilakukan oleh tingkat Eselon III dan dibawahnya, ini harus diusut terus, jangan berhenti di pejabat kecil, mereka Cuma boneka, dikorbankan," tuturnya saat dihubungi, Jumat (28/3).

Ia mengatakan, pengusutan kasus ini sampai ke atasannya, "Itu dua orang kecil menjalankan perintah saja, mereka bukan mendesain korupsi. Jadi Cuma kambing hitam, kalau Kejaksaan berhenti di dua orang ini, berarti Kejaksaan main mata, lainnya dilepas," ujarnya.

Uchok menegaskan, Kejaksaan jangan seolah-olah ada korupsi besar, dan memuaskan publik saja, bukan mengusut masalah. Uchok meminta sebaiknya KPK saja yang turun tangan, bukan Kejaksaan. "Nanti malah ada dugaan intervensi politik di kasus ini," ujarnya.

Uchok menegaskan, lelang bus Transjakarta melibatkan banyak orang, sehingga penegak hokum tidak bisa berhenti di DIshub. Menurutnya, pembelian itu telah dirancang dari pembahasan APBD 2013 bersama DPRD DKI. Sementara pelaksananya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, dan pengusaha.

Dikatakan Uchok, pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) hingga oknum makelar-makelar seperti orang dekat Gubernur yang disebut-sebut terlibat juga perlu diperiksa. "Yang perlu dibongkar siapa bandar di balik ini. Bisa saja ada pengusaha, uangnya pasti dinikmati banyak orang," tuturnya.