KJP Salah Sasaran, Makelar Politik Utamakan Pemilih Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan pemberian fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Pemprov DKI Jakarta kepada siswa miskin berprestasi yang belum maksimal dan tidak tepat sasaran, mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.

KJP yang tidak tepat sasaran tersebut menurut Kepala Divisi Pendidikan Politik Solusi Pemuda Indonesia (SPI) Ramadhan Isa bukan hanya karena pendataan yang tidak benar, melainkan karena pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengurusi kepentingan golongan.

"Mereka tidak fokus memikirkan kepentingan masyarakat. Sekarang Wali Kota dan Gubernur sedang fokus memikirkan kepentingan politiknya. Jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa program mereka tidak berjalan dengan benar," kata pria yang akrab disapa Dhani, Rabu (2/4/2014).

Dirinya menjelaskan, bukan hanya KJP program-program lain yang digembar-gemborkan Pemerintah Provinsi DKI pun pasti terbengkalai karena mengurusi kepentingan pribadi dan golongan.

"Ini berhubungan dengan dana dalam jumlah besar, jadi pihak Pemda seharusnya lebih concern, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Ini artinya kinerja Jokowi dan wakilnya Ahok tidak profesional. Karena sudah terlihat bahwa mereka tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Makelar-makelar politik sudah pasti bermain, siapa yang memilih Jokowi saat pilkada lalu, mendapat prioritas," katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui metode penelitian Citizen Report Card (CRC) ditemukan 19,4 persen dari penerima KJP 2013 tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berhak menerima program KJP yang berarti sekitar 78.570 warga dari jumlah 405 ribu warga.