TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan membayar tunggakan pembayaran paket pengadaan bus dari Tiongkok yang masih menyisakan 80 persen.

Menurutnya, tidak ada dasar peraturan yang mewajibkan Pemprov harus melunasi paket yang berjumlah 531 unit bus itu. "Kalau barangnya tidak sesuai, waktunya sudah lewat, artinya tidak bisa diterima barangnya. Dasar terimanya apa?" kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/4/2014).

Apalagi, kata Basuki, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menyebut paket bus bermerek Ankai itu hanya titipan dari vendor. Sehingga, kata dia, sebenarnya secara peraturan yang berlaku, Pemprov DKI belum terikat dalam kesepakatan jual beli bus-bus produksi Ankai itu.

"Mereka (Udar Pristono) ngakunya belum diterima. Hanya titipan. Kalau sudah diterima baru beda, ada jaminan," ujarnya.

Kemarin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, ada 531 unit bus transjakarta asal Tiongkok yang sampai saat ini belum diserahterimakan ke Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, bus-bus tersebut merupakan hasil pengadaan yang berakhir dengan terungkapnya 14 bus berkarat pada akhir Januari 2014.

Akbar mengaku belum tahu kapan ratusan bus tersebut akan diserahterimakan. Apalagi, kata dia, Pemprov DKI baru melakukan pembayaran sebesar 20 persen dari jumlah total yang mencapai Rp1,5 triliun.

"Sekarang bus-busnya ada di pul milik PPD yang ada di Ciputat dan Cawang. Belum tahu kapan mau diserahkan karena Pemprov DKI baru bayar Rp20 persen," kata Akbar di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5/2014).