DPRD: Penyerapan Tahun Ini Hanya Separuh

Laporan wartawan Warta Kota, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruknya penyerapan anggaran tahun ini dikhawatirkan membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI membengkak. Kalangan DPRD DKI menilai penyerapan hingga akhir tahun akan sangat rendah.

Anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husin Alaydrus mengatakan, dikhawatirkan penyerapan hanya didominasi belanja rutin.

"Kalau lelang belum jalan juga, SiLPA pasti besar, jangan-jangan bisa sampai separuh, penyerapan cuma 50 persen, paling banyak 60 persen, artinya hanya belanja rutin, hanya bayar gaji, bayar listrik, bayar telepon, bayar air," ujarnya di DPRD DKI, Rabu (28/5).

Politisi Demokrat ini mengatakan, dengan APBD Rp72 triliun, SilPA bisa mencapai Rp36 triliun. Hingga kini, Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) DKI Jakarta mencatat hingga Senin (26/5) malam, baru 75 paket dari 5.000-an paket kegiatan yang akan dilelang.

"Coba saja lihat, ada sekitar 2000 paket yang gagal dikerjakan karena tidak terdaftar sampai akhir batas waktu (16/5) lalu, itu sudah berapa triliun pasti jadi SilPA, ini gara-gara Gubernurnya sibuk nyapres, semua PNS jadi malas kerjakan lelang," tegas pria yang biasa disapa habib ini.

Beberapa kegiatan bahkan akan selesai lelang pada akhir Mei ini. Sementara untuk kegiatan lainnya yang belum dilelang masih dalam tahap kelengkapan berkas oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan UKPD.

Kepala ULP DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, dari total paket yang masuk ke ULP sebanyak 5.114 paket baru 75 paket yang dilelang.

Sementara untuk lelang kegiatan lainnya masih dalam proses kelengkapan dokumen."Progresnya bisa dilihat di www.lpse.jakarta.go.id," kata Sony, Rabu (28/5).

Saat ini, kata dia sudah ada dua paket kegiatan yang telah selesai lelang. Yakni lelang cetak naskah ujian Sekolah Dasar (SD) DKI dari Dinas Pendidikan dan Jasa Keamanan Kantor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tanah Abang di Dinas Kesehatan DKI.

Menurutnya, ada beberapa dokumen yang dikembalikan kepada SKPD dan UKPD. Namun hal itu bukan berarti ditolak, melainkan untuk diperbaiki. Sehingga nanti setelah selesai dilengkapi, akan diusulkan kembali dalam ULP.

Semua lelang fisik yang anggarannya di atas Rp200 juta dan lelang jasa di atas Rp50 juta akan dilaksanakan melalui ULP. Ia juga mengharapkan tidak terjadi monopoli pemenang tender.

Tidak semua barang dapat dibeli melalui ULP. Sebab, sebagian besar pelelangan telah masuk di dalam e-catalog dan e-purchasing. Apabila di kedua sistem online tersebut tidak tersedia, baru masing-masing SKPD dan UKPD melakukan lelang melalui ULP barang dan jasa.