TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan menjadi Gubernur DKI Jakarta jika Joko Widodo dinyatakan sebagai Presiden pada Pilpres 2014.

Pria yang akrab disapa Ahok mengaku lebih ingin didampingi oleh seseorang yang pernah memimpin di suatu daerah, dibandingkan dengan dari politisi yang duduk di legislatif.

Beberapa nama pun muncul untuk mendampingi Ahok mempin Jakarta sampai tahun 2017. Mulai dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Boy Sadikin, mantan Wali Kota Blitar Djarot Saiful Hidayat, atau Bambang DH, mantan Wali Kota Surabaya. Selain itu, dari Partai Gerindra muncul nama Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhamad Taufik.

"Kalau boleh pilih sih aku pilih Djarot atau Bambang deh. Jadi pengalaman, pilih bekas Kepala Daerah. Walikota pengalaman ngurus kota. Djarot merupakan mantan Walikota Blitar, sedangkan Bambang di Surabaya. Mereka lebih mempunyai pengalaman," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/7/2014).

Jika PDIP memilih Boy Sadikin menjadi Calon Wagub DKI, dia mengaku tidak keberatan. Pasalnya, selama ini dia telah bekerjasama dengan Boy dalam memimpin Ibukota Jakarta. Yang menjadi persoalan, menurut dia, Partai Gerindra yang mengusung Jokowi-Ahok sewaktu Pilkada legowo wakil dari PDIP.

"Terserahlan. Saya bisa kerja sama dengan baik sama Boy," kata dia.

Dia pun ingin wakil yang berasal dari kaum perempuan. Hal ini dikarenakan sosok perempuan bisa menjadi penenang dikala dia sedang emosi. Namun, mantan Bupati Belitung Timur itu enggan memilih Wali Kota Surabaya, Risma menjadi wakilnya.

"Saya pilih Dian Sastro saja. Dia kan pinter, orang Universitas Indonesia. Sosiolog lagi," tuturnya sambil tertawa.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI, Muhammad Taufik mengaku bahwa partainya belum mau membahas siapa calon pendamping Ahok. Pasalnya, dalam Pilpres ini Partai Gerindra merasa dicurangi.

"Kami belum memikirkan kesana. Masalahnya Pilpres saja dicurangi. Fokus saja ke sana dulu," kata Taufik.

Dia menjelaskan bahwa dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI memang dari dua partai pengusung pemenang Pemilukada DKI Jakarta. Jika tidak ada kesepakatan antara dua partai pengusung maka kedua partai mengajukan nama-nama Cawagub DKI.

"Jika tidak sepaham, maka masing-masing mengusulkan. (PDIP sudah usulkan beberapa nama-red) Ya biarkan saja. Itu hak politik mereka. Masalahnya bisa disetujui oleh kami tidak," tuturnya.