DPRD DKI: Pemprov DKI Harus Ambil Alih APTB
Regulasi pengoperasian APTB memang harus dikelola oleh Pemprov DKI. Pasal, angkutan yang mengangkut penumpang dari kota penyanggah
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengaku setuju dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengambil alih operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) dibawah PT Transportasi Jakarta. Pasalnya, selama ini pengoperasian APTB banyak bermasalah dengan membuat kemacetan.
"Setuju saya, ngga apa-apa operatornya bus Transjakarta seperti kaya Mayasari Bakti dan Damri yang dibawah bus Transjakarta. Malah bagus itu kebijakan, Soalnya bus APTB banyak yang negtem sembarangan dan membuat kemacetan," ucap Selamat saat dihubungi Warta Kota di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (17/8/2014).
Menurutnya, regulasi pengoperasian APTB memang harus dikelola oleh Pemprov DKI. Pasal, angkutan yang mengangkut penumpang dari kota penyanggah selalu melalui jalur bus Transjakarta.
"Mumpung masih baru kalau di bawah pengendalian Pemprov DKI lebih baggus. Jangan sampai Pemprov DKI tidak bisa mengendalikannya," tuturnya.
Sehingga, pola transformasi makro di DKI Jakarta bisa lebih terkontrol. Pada hakekatnya, APTB itu adalah angkutan transisi dari kota penghubung ke Jakarta. Tapi, pada kenyataannya mereka banyak yang kebabalsan dengan melintas di jalur bus Transjakarta.
