TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki kriteria ideal calon pendampingnya memimpin ibu kota jika dilantik jadi Gubernur DKI kelak.

Meskipun dua calon wagub itu diusulkan oleh partai pengusung Jokowi-Basuki di Pilkada DKI 2012, Basuki memiliki hak untuk menyetujui atau menolak usulan itu. Di dalam usulan itu, kata Basuki, juga harus dilengkapi dengan tanda tangannya sebagai tanda kesepakatan.

"Prinsipnya sederhana, (calon wagub) nanti jangan terima suap, taat sama konstitusi, jangan bela partai melulu, dan pekerja keras. Mau kerja dari pagi sampai malam," kata Basuki, di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok ini pun berharap, hubungan PDI-Perjuangan dengan Partai Gerindra kembali harmonis untuk membahas orang nomor dua di ibu kota ini. Sebab, kata dia, usulan dua calon kepada ketua DPRD, berdasar kesepakatan dua partai tersebut.

Basuki menjelaskan, pihak PDI-P menginginkan dua calon Wagub DKI itu berasal dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebab, Gubernur DKI telah diduduki oleh Basuki yang juga kader Partai Gerindra. Sementara, Partai Gerindra tetap akan mengusulkan satu dari dua nama calon Wagub DKI.

"Gerindra ini berpikirnya, salah elo (Jokowi), elo yang pergi dari DKI. Orang Gerindra naik jadi gubernur, kan karena konstitusi. Nah, sekarang wakil gubernur kita (Gerindra) maju jadi nomor satu (gubernur), kita (Gerindra) minta jatah (wakil gubernur) lagi, dong. Jadi susah kalau pikirannya sudah konyol-konyol begini," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok ini memiliki tiga sosok calon wagub ideal untuk mendampinginya membangun Jakarta Baru. Menurut Basuki, mereka unggul dalam pengelolaan sebuah kota.

"Model-model pekerja keras itu seperti Bu Yani (Sarwo Handayani). Kemudian kalau model kepala daerah itu seperti Djarot Saiful Hidayat (mantan wali kota Blitar) dan Bambang Dwi Hartono (mantan wali kota Surabaya)," kata Basuki.

Dua nama yang paling kuat mencuat dalam bursa calon Wagub DKI adalah Ketua DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Boy Sadikin serta Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Mohammad Sanusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, maka jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah. Maka, Basuki menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI.