TRIBUNNEWS.COM - Keengganan para kontraktor mengikuti lelang proyek di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara tidak langsung dinilai berimbas pada lemahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014.

Disebutkan, hingga bulan September penyerapan APBD baru sekitar 21 persen dari jumlah APBD sebesar Rp 72 triliun.

Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (7/9/2014) menganalisis rendahnya penetapan harga lelang suatu kegiatan membuat banyak perusahaan enggan mengikuti saat lelang proyek ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Perusahaan-perusahaan itu tidak mau mengikuti lelang, karena berdasarkan perhitungan bisnis akan merugi. Atau keuntungannya terlalu kecil, sehingga tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan," ujar Bendahara Umum LPIPB, Jimmy Sidabutar.

Jimmy mengatakan, jika memang pimpinan di Provinsi DKI ingin menjalankan program-program pembangunan yang baik, harusnya pimpinan provinsi mendukung juga kebutuhan-kebutuhan finansial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Caranya, kata Jimmy, lewat pemberian anggaran yang memadai.

"Bukan hanya bisa menekan SKPD supaya pembangunan di DKI ini bisa bagus, tetapi di sisi lain anggarannya terus dikurangi, sehingga tidak ada yang perusahaan yang mau mengikuti lelang yang diselenggarakan. Akibatnya, penyerapan APBD terhambat seperti yang terjadi sekarang," katanya.

Jimmy menjelaskan, tupoksi dari pimpinan bukan hanya soal menaikkan PAD, dan mengurangi kebocoran yang ada. Pimpinan juga harus bertanggungjawab pada pembangunan DKI.

"Untuk melihat pembangunan, ukurannya ya dari penyerapan anggaran. Kalau penyerapan tinggi berarti pembangunan jalan, kalau rendah ya pembangunan macet," terangnya.

Jimmy juga menyarankan agar semua pimpinan SKPD DKI Jakarta berani menyampaikan kepada pimpinan melalui debat terbuka, mengenai kecukupan anggaran yang mereka butuhkan, untuk menjalankan program pembangunan.

Hal ini, sambung Jimmy, sangat penting agar uang APBD yang berasal dari rakyat, dapat dikelola secara baik dan kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.

"Tidak seperti sekarang yang menumpuk karena tidak terserap. Jika para SKPD tidak berani, saya sebagai Bendahara LPIPB, bersedia berdiri paling depan untuk mengawal," tegasnya.

Keterangan pers yang diterima juga menyertakan sebuah contoh perusahaan yang mengeluhkan rendahnya nilai lelang kegiatan di Pemprov DKI Jakarta, PT Ratu Badis Perkasa. Perusahaan tersebut mengerjakan kegiatan jasa cleaning service di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur.

Nilai kontrak yang didapat Rp 170.147.600 dipergunakan untuk membayar gaji pekerja cleaning service serta membeli peralatan dan kebutuhan kebersihan seperti pembersih lantai, sabun dan sebagainya.

"Setelah dihitung-hitung, keuntungan bersih kami dari nilai kegiatan itu hanya Rp 1 juta. Itu sangat tidak masuk akal, karena sebagai pengusaha setidaknya kami berharap keuntungan 10 persen dari nilai kegiatan. Kalau terus begini, kami tidak akan sanggup bertahan," kata Sudung S, Direktur PT Ratu Badis Perkasa.

Sudung mengungkapkan, karena kondisi tersebut saat ini banyak rekan-rekannya sesama pengusaha tidak mau lagi mengikuti lelang. Bukti keengganan pengusaha untuk ikut lelang, bisa dilihat dari data LPSE.

Ratusan paket lelang yang sudah diumumkan LPSE, akhirnya dibatalkan. Sebab, para peserta lelang tidak jadi memasukkan dokumen penawaran, akibat terlalu rendahnya anggaran.

"Para pengusahan ini memilih mundur daripada merugi," terangnya.