Tribunnews.com, Jakarta — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mempercepat beberapa program unggulan Ibu Kota dalam sisa tiga tahun pemerintahannya. Salah satunya adalah penerapan transaksi non-tunai di Pemprov DKI.

Misalnya, pembayaran retribusi pedagang kaki lima (PKL), penghuni rusun, electronic road pricing (ERP), pembayaran tarif transjakarta, dan gaji penyapu jalan.  

"Semua program seperti ERP dan transaksi non-tunai saya targetkan (terealisasi) sempurna tahun 2016. Tahun 2015 mulai diuji coba, 2016 (program berjalan) sempurna, dan tahun 2017 saya bye-bye, sudah enggak di Jakarta lagi, semua (program) sudah beres," kata Basuki, di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2014).

Pemprov DKI kini menjadi model pelaksanaan transaksi non-tunai. Basuki berharap, ke depannya, tak ada lagi pejabat yang menarik uang tunai dengan jumlah besar. Hal ini untuk mengantisipasi adanya praktik suap-menyuap.

Basuki menilai, transaksi non-tunai juga membantu perbaikan sistem dan pengelolaan transjakarta, seperti mengetahui jumlah penumpang perempuan dan laki-laki, atau koridor mana yang paling ramai dan sepi penumpang.

"Ternyata, melalui e-money, Bank Mandiri membangun sistem yang dapat mendata seluruh informasi yang kita butuhkan. Dengan demikian, bisa ketahuan trayek mana yang ramai dan perlu kita tambah busnya, serta memberikan pelayanan terbaik buat semua warga Jakarta," kata Basuki.

Lebih lanjut, setelah PT Transjakarta mengelola transjakarta dan bus kota lain, sistem setoran tidak akan diterapkan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi bus kota yang berhenti di pinggir atau tengah jalan.

"Light rail transit juga akan kami mulai tahun depan. Saya harap ada pihak swasta yang tertarik (membangun LRT) dan tiga tahun bisa selesai. Transjakarta juga akan kami tambah 850 unit tahun depan. Program transportasi ini dipercepat sambil menunggu MRT beroperasi," ujar Ahok.