TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tidak sempurnanya pengelolaan data warga kurang mampu yang berujung pada tidak tersalurkannya Beras Miskin (Raskin) kian memicu permasalahan sosial saat ini. Bukan hanya kecemburuan sosial, permasalahan tersebut memicu konflik antar warga saat ini.

Kondisi tersebut seperti halnya yang terjadi di Kampung Deret Petogogan, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibat tidak dikelolanya penyaluran raskin dengan baik, sebagian warga kampung deret tersebut menyebabkan beberapa warga saling cemburu dan mencibir karena tidak mendapatkan jatah raskin.

Tidak hanya itu, akibat permasalahan tersebut, beberapa warga pun mengaku kalau hubungan antar bertetangga pun sempat memanas. Karena selain tidak mendapatkan jatah raskin, dugaan adanya permainan pasokan serta harga jual raskin yang tidak sesuai dengan ketentuan menyebabkan adanya prasangka kepada para pengurus RT selaku penanggung jawab penyaluran raskin.

"Waktu itu (bulan lalu-red) saya dapat, tapi kok sekarang saya malah nggak dapat ya. Bingung saya, padahal kan itu (raskin-red) beli bukan minta, lagian saya juga termasuk warga nggak mampu," keluh Sumirah (64), warga RT 12/05, Kampung Deret Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2014).

Padahal, lanjutnya, keberadaan raskin sangat dibutuhkannya mengingat kondisinya yang merupakan seorang janda dan anaknya yang hanya merupakan buruh dengan pendapatan rendah setiap bulan.

"Saya orang susah mas, apalagi anak saya yang masih butuh bantuan juga. Saya juga nggak mengerti kenapa saya nggak dapat. Yang saya seselin, gara-gara nggak dapet raskin, warga jadi geng-gengan, nggak kompak dan malah kemarin sempet gontok-gontokan," ungkapnya menggeleng kepala.

Dihubungi terpisah, Ketua RT 10/05 Petogogan, Sugino mengakui kalau dirinya sudah berusaha maksimal menyalurkan raskin kepada seluruh warga di RT yang dipimpinnya. Sebanyak 20 orang KK yang tergolong warga tidak mampu didatanya dan telah mendapatkan jatah raskin sebanyak 16 kilogram per bulan.

"Kami memilih dengan kriteria yang memang sudah kami sortir. Sebaiknya kan yang pantas terima dulu warga yang kurang mampu. Nanti kalau sudah ada sisa, kita salurkan berjenjang ke tingkat (ekonomi-red) lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Lurah Petogogan, Kuswara mengatakan, kalau pihaknya akan diperbaiki data terkait warga kurang mampu di wilayah kepemimpinannya. Karena, secara terus terang, pendataan seluruhnya diserahkan langsung kepada masing-masing Ketua RT maupun RW di wilayahnya masing-masing.

"Saya mohon info warga RT atau RW dan warga mana saja yang tidak kebagian (raskin-red). Karena pendataan kita tidak terjun langsung, tapi sepenuhnya dilakukan oleh Ketua RT masing-masing wilayah," jelasnya.

Di sisi lain, pengelolaan penyaluran raskin secara terpadu dilakukan oleh wilayah Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan. Ketua RT 06/05 Kuningan Barat, Samidi mengaku menyalurkan raskin dengan sistem terpusat, yakni hanya melakukan pendataan dan dapat melakukan pembelian raskin di Kantor Kelurahan dengan menunjukan KTP asli.

"Kalau penyaluran raskin semuanya di kelurahan, warga cuma kita data dan bisa langsung beli sendiri raskin di Kelurahan. Supaya nggak ada prasangka kita (pengurus RT-red) main-main pasokan atau harga,," ungkapnya.

Menurutnya, warga harus menerima harga yang sesungguhnya yaitu Rp.1600 per kg. "Ya, saya hanya bertugas seperti itu. Biar warga senang mas, soalnya mereka sangat membutuhkan," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Mampang, Fidiyah Rokhim menegaskan kalau dirinya memang terus menerus mengawal aliran beras miskin di wilayahnya agar menjadi salah satu wilayah yang tidak memiliki hutang penyalurab raskin. Sehingga seluruh warga kurang mampu tepat mendapatkan jatah raskin sesuai dengan haknya.

"Lurah-lurah saya ingatkan untuk melayani warga dengan baik. Dan sistem pembagian harus sesuai SOP. Dan saya pantau untuk tidak ada pungli ataupun hal yang merugikan warga," ungkapnya. (Dwi Rizki)