TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilik saham operator air bersih di Jakarta, Palyja Suez International dan Astratel akhirnya setuju apabila Palyja diakuisisi oleh Pemerintah Provinsi DKI. Persetujuan tersebut dipilih pihak Palyja daripada menunggu hasil sidang gugatan warga pada kasus swastanisasi air.

Hal tersebut diutarakan Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok usai bertemu perwakilan Palyja di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/10/2014).

"Mereka oke-oke saja untuk kerja sama (akuisisi) dengan model business to business‎, namun masih terbentur permasalahan kasus, ada beberapa LSM mengajukan gugatan ke PN Pusat. Jadi sebelum proses hukum selesai, kami masih terkatung-katung," ujar Ahok.

Namun Ahok mengatakan proses akusisi tersebut belum dapat dilakukan segera. Dengan masih adanya proses hukum di pengadilan, Pemprov DKI tidak mau terseret kasus hukum.

"Ya makanya kita tunggu duku, nasib yang terkatung-katung ini," ujar Ahok.

Ahok mengatakan diakuisisinya saham perusahaan pengelolaan air bersih tersebut, karena selama ini masyarakat Jakarta tidak bisa menikmati kebutuhan hidup manusia yang esensial tersebut. Perusahan pengelola air bersih yaitu PAM, membebankan biaya yang cukup tinggi kepada masyarakat yang ingin mendapat sambungan air bersih.

"Mahal loh, karena PAM suruh bayar 1,8 juta kan untuk nyambung, ya enggak bisa," ujar Ahok.