Ahok Siap Gelontorkan Uang Triliunan ke Wilayah Lain
Dana hibah Rp 1 triliun maupun Rp 2,5 triliun tidak masalah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dana hibah Rp 1 triliun maupun Rp 2,5 triliun tidak masalah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Terpenting uang tersebut untuk kebaikan warga DKI Jakarta.
"Ini kan bukan soal uang, kalau demi kebaikan Jakarta, Rp 1 triliun, Rp 2,5 triliun harus kita kasih," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa Ahok tersebut seusai menerima kunjungan Wali Kota Bekasi ke Balai Kota DKI Jakarta. Dijelaskan mantan Bupati Belitung Timur ini bila terjadi perluasan jalan di wilayah Kota Bekasi menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang maka akan ada penghematan anggaran oprasional pengangkutan sampah 50 hingga 70 persen.
"Kalau ada perluasan jalan ini, truk sampah kita bisa 24 jam mengangkutnya dan jaraknya bisa menghemat 50 sampai 70 persen. Selain itu jumlah truknya juga bisa berkurang," ungkap Ahok.
Dikatakannya, pajak yang masuk Pemprov DKI Jakarta rata-rata berasal dari warga DKI Jakarta yang tinggal di Bekasi. Untuk itu, perlu ada perluasan wilayah DKI Jakarta sampai ke wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota yang berada di pinggiran Jakarta.
"Jadi harusnya kita berpikir, Jakarta itu wilayahnya mesti diperluas sampai ke mitra di pinggir semua. Tetap tidak mengambil hak kekuasaan, hanya mengambil tujuan dan kewajiban, serta manfaat," ungkapnya.
Ahok menganggap bila wilayah-wilayah perbatasan Jakarta baik di hulu dan hilir beres, setidaknya permasalahan yang ada di DKI Jakarta bisa berkurang.
"Kalau manfaatnya ke Jakarta besar, itu bisa kita kasih. Rp 2,5 triliun saja boleh, kalau jelas manfaatnya," ungkapnya.
Ia mencontohkan wilayah Tangerang yang ingin membangun jalan layang sehingga Bus TransJakarta bisa sampai ke Cileduk. Anggarannya bisa mencapai Rp 1 triliun.
"Itu kan langsung ke Jakarta hubungannya. Kita bisa kasih (dana hibah), tinggal DPRD-nya mendukung atau tidak. Tapi kalau untuk masyarakat Jakarta saya yankin mereka mendukung," ungkapnya.
