TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pembangunan moda transportasi berbasis rel, monorel nampaknya hanya menjadi impian warga Ibukota Jakarta. Pasalnya, tidak jelasnya kelanjutan proyek monorel dari PT Jakarta Monorail.

Bahkan, baru saja Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya yang menawarkan investasi proyek pembangunan Monorel di Jakarta ditolak oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kemarin saya ketemu sama Adhi Karya soal monorel. Dia tawarkan Pemprov DKI investasi disitu. Tapi kita tolak," kata Ahok di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

Ahok menjelaskan penolakan itu dikarenakan Pemprov DKI tidak tertarik menginvestasikan uang rakyat terhadap sebuah proyek pembangunan transportasi massal. Dia mengaku lebih memilih pihak ketiga untuk menginvestasikan modal mereka untuk membangun transportasi massa.

"Saya memang bilang nggak tertarik kita investasi di situ. Kita maunya lebih cenderung yang properti yang bangunkan," ucap Ahok.

PT Adhi Karya akan fokus membangun tiga koridor yang menurut analisa Adhi Karya paling membutuhkan angkutan massal. Ketiga rute tersebut adalah Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang dan Cawang-Kuningan.

Dari hasil kajian tersebut, ditemukan 67 persen kemacetan di Jakarta bermuara dari arus lalu lintas Cikampek, Bekasi hingga ke Cawang. Kemudian dari tol Jagorawi hingga ke Jakarta.

Atas dasar kajian tersebut, PT Adhi Karya berencana membangun monorel dengan rute Kuningan-Cawang-Bekasi Timur dan Cawang-Cibubur sepanjang 52 km, yang diproyeksikan memerlukan dana sebesar Rp 8,4 triliun.

Tiang monorel mangkrak

Sementara itu, kesempatan yang diberikan Pemprov DKI untuk PT Jakarta Monorail tidak bisa dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi PT JM adalah aspek business plan, properti, jaminan bank, dan lainnya. Hingga kini PT JM belum dapat membuktikan kepada DKI bahwa mereka memiliki uang untuk membangun moda transportasi massal senilai Rp 15 triliun itu. Sebab, PT JM tidak dapat memenuhi permintaan DKI untuk memberikan jaminan sebesar 5 persen dari total investasi kepada DKI.

Belum selesai permasalahan keuangan ini, Ahok tidak mau PT JM membangun proyek monorel dengan modal hak properti yang didapat dari Pemprov DKI. PT JM meminta hak properti sebanyak 200.000 meter persegi untuk pengembangan usaha.

Apabila PT JM menyewakan properti 200.000 meter persegi dengan harga Rp 25 juta per tahun, PT JM akan mendapat Rp 50 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Sementara nilai investasi pembangunan monorel hanya Rp 15 triliun.

Sehingga, Ahok lebih memilih untuk membiarkan tiang pancang monorel yang telah berdiri di Senayan dan Kuningan kembali mangkrak seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.