TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berniat menggelar paripurna tandingan terkait pengumuman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur.

Hal tersebut mendapat kritik dari Barisan Anak Kolong (Barak). Seharusnya KMP DKI Jakarta belajar dari KMP di DPR RI yang akhirnya berdamai dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Seharusnya mereka meniru KMP di pusat. Katakan sejalan dengan pusat. Mereka seperti bola liar sendiri, karena Prabowo melakukan islah dengan KIH, seharusnya yang di bawah melakukan koordinasi dengan yang di atas," ungkap Pengurus Barisan Anak Kolong (Barak) Yudi Endra saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2014).

Yudi meyakini bila Prabowo pasti tidak ingin melihat ibu kota Jakarta terkatung-katung akibat terlambat menentukan gubernur pengganti Joko Widodo. Untuk itu, seharusnya Ketua KMP DKI Jakarta M Taufik berkomunikasi dengan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Seharusnya mereka (KMP) berkoordinasi dengan Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo tidak akan tega melihat Jakarta karut marut seperti ini," ungkapnya.

Ia pun menduga hambatan yang terjadi dalam pengumuman gubernur DKI akibat adanya pihak yang belum rela Ahok menempati jabatan gubernur menggantikan Joko Widodo.

"Jadi ada ambisi personal di KMP untuk memanas-manasi biar situasinya kisruh," ucapnya.

Bila seluruh anggota DPRD DKI Jakarta mengkedepankan kepentingan warga Jakarta semua akan berjalan baik serta alat kelangkapan dewan pun bisa cepat terbentuk.

"Saya rasa kalau mengedepankan kepentingan warga Jakarta tidak akan terjadi seperti ini," ujarnya.