TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun diundang presiden ke istana negara untuk menghadiri pelantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta, tetapi anggota DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan hadir.

"Besok Insya Allah KMP (DKI) tidak hadir pelantikan Ahok," kata Ketua KMP DKI Jakarta M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dikatakan Taufik menyikapi pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI yang akan digelar di Istana Negara, Rabu (19/11/2014) KMP DKI Jakarta empat wakil Ketua DPRD yang semuanya berasal dari fraksi yang tergabung dalam KMP DKI melakukan pertemuan.

Triwasaksana Wakil Ketua DPRD DKi dari PKS menjelaskan hasil pertemuan tersebut. Ada tiga langkah politik yang diambil pihaknya.

Pertama, mendaftarkan ke PTUN terkait surat Ketua DPRD kepada presiden berkaitan usulan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kemarin rapat paripurna kita anggap cacat prosedural dan komitmen," ungkap pria yang akrab disapa Bang Sani ini.

Kedua, akan berkirim surat kepada presiden untuk memohon penangguhan pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta sampai rekomendasi atau fatwa hukum MA keluar.

Ketiga, sesegera mungkin konsultasi kepada MA agar mendapat kejelasan hukum.

"Ini diambil agar legitimasi dari pelantikan gubernur jadi lebih kuat lagi apa dasar pendapat hukum dari MA. Kita juga akan konsultasi ke DPR agar persoalan ini melibatkan DPR. Itu tiga langkah politik DPRD semua sesuai koridor dan tata tertib yang ada," ujarnya.