TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak bisa mengendalikan tarif angkutan umum yang sudah naik sebelum ada keputusan bersama Pemprov DKI dan Organda DKI.

Kenaikan tarif itu merupakan imbas dari naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Ya, kita enggak bisa hindari," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (18/11/2014).

Menurut Basuki, pengusaha angkutan umum masih terus menekan Pemprov DKI karena DKI tidak memiliki jumlah unit bus yang cukup.

Basuki pun menyalahkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang tidak becus dalam melakukan pengadaan bus. "Nanti Dirut PT Transjakarta juga dipecat kalau enggak becus membeli bus," kata dia mengancam.

Pemprov DKI meminta pengusaha angkutan umum untuk segera mengalihkan penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Selain itu, para pengusaha angkutan umum juga diimbau untuk menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer untuk mengantisipasi mengetem sembarangan.

"Jadi, kalau kamu masuk ke grup kita di DKI, angkot enggak akan mati. Ada ataupun tidak ada penumpang, sopir akan kami bayar lebih baik, seperti kami menggaji petugas meteran parkir, senilai dua kali nilai UMP (upah minimum provinsi)," ucap pria yang biasa disapa Ahok itu.