Dishub Depok: Tarif Sementara AKDP Wewenang Dishub Jabar

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Pascakenaikan harga BBM, DPC Organda Kota Depok langsung menerapkan tarif sementara untuk angkotan kota dalam provinsi (AKDP) di mana kenaikannya mencapai 30 persen dari tarif sebelumnya.

Penerapan tarif sementara ini dimulai Rabu (19/11/2014) dan diklaim sudah seizin Dishub Kota Depok, walau tarif resmi paska kenaikan harga BBM untuk angkutan kota dalam provinsi (AKDP) maupun angkutan dalam kota di Depok belum ada.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Gandara Budiana, menyatakan untuk tarif AKDP, baik tarif sementara maupun resmi serta penerapannya merupakan tanggung jawab dan wewenang Dishub Provinsi Jawa Barat.

"Sebab AKDP adalah angkutan antar kota di dalam provinsi, maka menjadi urusan Dishub Provinsi Jabar," kata Gandara kepada Warta Kota, Rabu (19/11/2014).

Menurut Gandara, pihaknya belum mendapat info resmi dari Dishub Jabar mengenai berapa besaran tarif sementara dan kapan tarif resmi untuk AKDP ini ditetapkan. "Perkiraan kenaikannya antara 20 persen sampai 30 persen," katanya.(bum)